Musgin's Blog


Pelaksanaan Program SP-3
Mei 19, 2009, 1:22 pm
Filed under: Opini

Pelaksanaan Program SP-3 yang Belum Jalan
Membantu Mewujudkan Kemudahan Akses
 Petani & Peternak terhadap Bank??

Oleh: Ir. Mustafa Ginting, M.Si
Dosen Fakultas Pertanian Universitas Simalungun Pematangsiantar

“Tulisan ini pernah dimuat pada koran harian Metro Siantar tanggal 13 dan 14 April 2007 halaman 6”

Dukungan pembiayaan/kredit yang mudah diakses oleh petani/peternak merupakan suatu hal yang prinsip dalam rangka mendukung dan meningkatkan kinerja usaha dibidang pertanian menuju kemandirian. Melalui dukungan pembiayaan/kredit yang mudah, proses pencairan cepat dan murah maka secara simultan dapat meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga petani/peternak.

Menyadari belum adanya sistem yang mempermudah akses petani/peternak terhadap Bank maka Departemen Pertanian bersama dengan Bank Komersial (Bank Mandiri, Bank Bukopin) dan Bank Syariah telah merancang program Skim Kredit/Pembiayaan yang baru dengan nama “Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP-3)”. Program ini dirancang khusus menyediakan kredit/pembiayaan investasi atau modal kerja usaha mikro dan usaha kecil pertanian pada sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan/perikanan & perkebunan dari hulu, budidaya dan hilir.

Berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Departemen Pertanian maka dengan munculnya Program SP-3 ini sangat menggembirakan bagi para petani karena petani dapat mengakses Bank dengan:
 Mudah, dalam arti persyaratan dokumen yang sederhana yakni:
– Usia pemohon minimal 21 tahun
– Telah menjalankan usaha sebagai petani/peternak minimal 2 (dua) tahun dengan kondisi usaha/komoditas yang diusahakan sudah mempunyai pasar, mempunyai prospek usaha dan trend laba yang stabil, usaha berbasis komoditas unggulan pertanian.
– Mengisi formulir aplikasi/proposal/RDKK dengan melampirkan pasphoto terbaru ukuran 3 x 4, foto copi KTP suami/istri pemohon, foto copi kartu keluarga dan surat nikah.
– Menyatakan membutuhkan pembiayaan/kredit SP-3 untuk memperluas usaha/menjalankan usaha (bukan butuh bantuan pemerintah).
 Murah, dalam arti:
– Suku bunga pinjaman berada 2 % sampai dengan 3 % pertahun dibawah suku bunga komersial yang berlaku di Bank Pelaksana SP-3.
– Tidak dikenakan biaya provisi dan administrasi
 Jangka waktu fleksibel, dalam arti pola angsuran disesuaikan dengan pola bisnis petani/peternak.
 Proses cepat, dalam arti pencairan pinjaman/kredit paling lambat 15 hari kerja setelah aplikasi dan persyaratan lengkap sebagai kelengkapan dari SPPK.
 Besaran pinjaman/kredit lumayan, dalam arti plavond pinjaman/kredit layak sebagai investasi/modal kerja yakni:
– Kredit Mikro sampai dengan Rp.50 juta
– Kredit kecil I dengan limit diatas Rp.50 juta sampai dengan Rp.250 juta
– Kredit kecil II dengan limit diatas Rp.250 juta sampai dengan Rp.500 juta.

Mencermati ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian tersebut tentunya membawa angin segar bagi pembangunan pertanian. Selama ini orientasi dalam pengelolaan usahatani pada umumnya adalah subsisten (memenuhi kebutuhan petani bersama keluarganya) tetapi dengan dukungan program SP-3 orientasi usahatani sebagai suatu “perusahaan pertanian (agribisnis)” yang selama ini dimimpi-mimpikan petani bisa terwujud.

Pemkab Simalungun sangat respon dengan program SP-3 tersebut dimana pada tanggal 15 Januari 2007 lalu yang diprakarsai oleh Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Simalungun mengundang Bank Pelaksana Program SP-3 yang ada di Sumatera Utara yakni Bank Mandiri Cabang Pematangsiantar, Bank Syariah Mandiri Cabang Pematangsiantar dan Bank Bukopin Cabang Medan serta BRI Cabang Pematangsiantar (walaupun bukan Bank Pelaksana Program SP-3) untuk mengekspos program SP-3 dihadapan para birokrat dan ± 150 orang yang mewakili petani se Kabupaten Simalungun. Pasca acara ekspos Program SP-3 tersebut para petani mulai ber angan-angan tentang pengembangan usahatani mereka. Ada petani spontan mengatakan “KINI SAATNYA PARA PETANI MERDEKA”.

Wajar-wajar saja pernyataan ini dikumandangkan oleh petani karena secara teori memang program SP-3 dapat sebagai starting point bagi para petani/peternak dalam mengakses Bank atau paling tidak program SP-3 dapat sebagai suatu sarana belajar bagi para petani meminjam/kredit kepada Bank yang nota bene lembaga penyangga modal usaha mereka.

Sudah tiga bulan berlalu acara ekspos Program SP-3 di Kabupaten Simalungun, namun belum ada satupun terlealisasi kredit SP-3 kepada petani. Menurut pantauan penulis paling tidak ada sebanyak 8 (delapan) kelompok tani yang telah mengajukan permohonan pinjaman/kredit program SP-3 kepada Bank Pelaksana di Pematangsiantar. Kelompok perikanan di Nagori Bahung Kahean baru-baru ini memohon bantuan kepada penulis untuk dijejaki pencairan pinjaman/kredit untuk modal pengembangan usaha mereka di salah satu Bank pelaksana program SP-3. Menurut mereka semua persyaratan yang ditetapkan oleh Bank sudah dipenuhi termasuk sertifikat tanah sebagai agunan. Mereka mulai pesemis terhadap komitmen Bank dapat merealisasikan pinjaman paling lama 15 hari kerja. Pak Juremi sebagai ketua kelompok menuturkan kepada penulis dengan rasa sedih bahwa kalau bulan ini juga belum direalisasikan pinjaman mereka maka tidak ada lagi artinya sebab sudah terlanjur usaha mereka mati. Lain lagi cerita pak Zulkarnain, ketua kelompok tani “Subur Tani” Nagori Bosar Nauli Kecamatan Hatonduhan. Menurut beliau sebanyak 28 orang anggota kelompoknya saat ini sangat membutuhkan sekali pinjaman/kredit untuk modal kerja usahatani tanaman coklat seluas 66 ha yang sudah ditanam setahun yang lalu. Dia sudah jejaki semua Bank pelaksana SP-3 untuk dapat meminjam/kredit namun Bank tetap persyaratkan adanya agunan berupa sertifikat tanah sementara mereka belum memilikinya. Akhirnya cita-cita pak Zulkarnain ingin anggota kelompoknya sebagai pengusaha coklat hanya sebagai isapan jempol belaka saja.

Oleh karena itu, kehadiran program SP-3 untuk membantu mewujudkan kemudahan akses petani/peternak terhadap Bank perlu dipertanyakan.

Memang bila Bank tetap kaku dengan memberlakukan harus ada sertifikat sebagai agunan untuk memperoleh pinjaman/kredit maka program SP-3 menjadi milik pengusaha pertanian saja bukan petani subsisten. Sampai saat ini bisa kita hitung dengan menggunakan jari berapa orang petani kita yang memiliki sertifikat tanah. Jangankan sertifikat tanah, pada umumnya secarik kertaspun tidak ada yang dimiliki petani sebagai bukti kepemilikan tanahnya

Kalau begitu faktanya maka program SP-3 belum dapat menyentuh kebutuhan para petani. Bagaimana pula dengan buruh tani jangankan sertifikat, tanahpun tidak punya. Apa memang program SP-3 rohnya bukan untuk mensejahterakan para petani miskin khususnya buruh tani?? Atau memang Program SP-3 diciptakan untuk memperlebar gap antara simiskin dengan sikaya??

Dari brosur yang diedarkan Departemen Pertanian bahwa SP-3 diperuntukkan bagi petani yang kesulitan agunan dalam meminjam modal usaha ke Bank demikian juga pada acara sosialisasi Program SP-3 di Hotel Antares Medan tanggal 30 November 2006 yang dihadiri semua Direktur Utama Bank Pelaksana SP-3 dengan tegas Kepala Pusat Pembiayaan Pertanian Departemen Pertanian menyatakan Program SP-3 tidak menuntut agunan sebagai jaminan pinjaman. Mengapa dalam operasionalnya Bank Pelaksana Program SP-3 tetap menuntut adanya agunan?? Apakah tidak ada koordinasi antara Departemen Pertanian dengan Bank Pelaksana dalam mengoperasionalkan SP-3 ini?? Atau apakah Bank Pelaksana SP-3 yang di daerah tidak berani mengoperasionalkannya tanpa adanya agunan dari petani? Memang dapat dipahami bila Bank khawatir, mengingat beberapa keredit yang dikuncurkan kepada petani gagal seperti kredit usaha tani (KUT). Namun Bank juga harus mengevaluasi mengapa gagal.

Ada beberapa contoh pinjaman/kredit yang disalurkan kepada petani berhasil, misalnya Proyek Program Hubungan Bank dengan KSM (PHBK) kerjasama Indonesia dengan Jerman dan Cridit Union (CU). Semestinya Bank Pelaksana Program SP-3 belajar dari sistem yang diterapkan dalam PHBK atau CU.

Dari pengalaman, dalam penyaluran pinjaman/kredit kepada petani yang paling penting adalah adanya pendampingan terhadap petani secara kontinu. Pendamping sebaiknya independen, jujur, moral/mental baik, pekerja, mau berkorban dan memahami persoalan petani. Disamping itu, semua komponen yang terlibat harus pro aktif tanpa pamrih dengan penuh pengabdian. Bila ini terjadi mudah-mudahan Program SP-3 berhasil. Semoga


Tinggalkan sebuah Komentar so far
Tinggalkan komentar



Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: